Dalam aspek keterbukaan informasi, UUPM menekankan prinsip full disclosure sebagai mekanisme perlindungan investor yang bersifat preventif. Namun, mekanisme penyampaian informasi yang diatur dalam Pasal 80 UUPM masih berorientasi pada kanal resmi bursa dan prospektus formal. Di era digital, arus informasi bergerak liar melalui media sosial dan platform pesan instan, di mana fenomena "pompom" saham oleh pemengaruh (influencer) digital seringkali menciptakan distorsi harga pasar. Lemahnya jangkauan UUPM terhadap pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan emiten namun mampu memanipulasi opini publik secara digital, menunjukkan bahwa regulasi ini memerlukan penguatan dalam aspek tanggung jawab hukum pihak-pihak yang menyebarkan informasi menyesatkan di ruang siber.
Lebih lanjut, tantangan penegakan hukum terhadap kejahatan pasar modal seperti manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam (insider trading) menjadi semakin kompleks di bawah bayang-bayang teknologi tinggi. Pasal 91 hingga 97 UUPM yang mengatur larangan manipulasi pasar masih menggunakan pendekatan pembuktian konvensional yang sulit menjangkau praktik High-Frequency Trading (HFT) atau algoritma perdagangan otomatis yang dapat memanipulasi harga dalam hitungan milidetik. Pembuktian niat jahat (mens rea) dalam aktivitas yang digerakkan oleh mesin menuntut adanya standar pembuktian digital yang belum secara eksplisit diatur dalam UUPM. Hal ini seringkali membuat pelaku kejahatan pasar modal di era digital sulit dijerat dengan sanksi pidana, sehingga pengawasan lebih banyak bertumpu pada sanksi administratif yang mungkin tidak memberikan efek jera yang maksimal.
Sebagai solusi atas ketertinggalan tersebut, Pemerintah memang telah mengesahkan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang berfungsi sebagai lex posterior untuk mengisi kekosongan hukum di sektor keuangan digital. Meskipun demikian, keberadaan UUPM No. 8 Tahun 1995 tetap menjadi acuan utama yang memerlukan revisi komprehensif agar selaras dengan ekosistem digital. Reformasi hukum pasar modal harus diarahkan pada perluasan yurisdiksi pengawasan, adopsi bukti digital sebagai alat bukti primer, serta pengaturan mengenai fintech di bidang pasar modal. Tanpa adanya sinkronisasi yang kuat antara UUPM dengan realitas digital, perlindungan investor akan tetap rentan di tengah kencangnya arus inovasi teknologi keuangan yang terus berkembang melampaui batas-batas regulasi yang ada.
1. Sanksi Administratif (Pasal 102)
Sanksi ini dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)—dahulu Bapepam—kepada pihak-pihak yang memiliki izin usaha, persetujuan, atau pendaftaran di pasar modal yang melanggar ketentuan UUPM atau peraturan pelaksananya. Bentuk sanksinya meliputi:
- Peringatan tertulis.
- Denda administratif (pembayaran sejumlah uang tertentu).
- Pembatasan kegiatan usaha.
- Pembekuan kegiatan usaha.
- Pencabutan izin usaha.
- Pembatalan persetujuan dan pembatalan pendaftaran.
2. Sanksi Pidana (Pasal 103 - 110)
Sanksi pidana merupakan bentuk penegakan hukum paling keras yang melibatkan hukuman penjara dan denda yang sangat besar. Berikut adalah beberapa klasifikasi pelanggaran pidananya:
- Kejahatan Manipulasi Pasar, Penipuan, dan Insider Trading: Berdasarkan Pasal 104, pelaku yang melakukan transaksi semu, memanipulasi harga, atau menggunakan informasi orang dalam untuk keuntungan pribadi diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp15 miliar.
- Kegiatan Tanpa Izin (Pasal 103): Pihak yang melakukan kegiatan sebagai Bursa Efek, Lembaga Kliring, atau Reksa Dana tanpa izin diancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimal Rp5 miliar.
- Laporan Palsu atau Menyesatkan (Pasal 107): Setiap pihak yang dengan sengaja menipu, menyembunyikan, atau memalsukan fakta dalam laporan yang disampaikan kepada OJK diancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimal Rp5 miliar.
3. Sanksi Perdata / Tanggung Jawab Perdata (Pasal 111)
Selain sanksi administratif dan pidana, UUPM juga mengakomodasi hak investor untuk menuntut ganti rugi secara perdata.
- Ganti Rugi: Setiap pihak yang menderita kerugian akibat pelanggaran UUPM dapat menuntut ganti rugi, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama (gugatan perwakilan kelompok/class action), terhadap pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.
- Tanggung Jawab Renteng: Dalam kasus emisi efek, direksi, komisaris, dan profesi penunjang (seperti akuntan atau konsultan hukum) bisa bertanggung jawab secara renteng jika terbukti ikut menyebabkan kerugian bagi investor karena kelalaian atau kesengajaan dalam prospektus