I. Ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional)
Dalam menegakkan supremasi hukum dan menciptakan lingkungan yang berkeadilan, pemahaman yang komprehensif mengenai prosedur penegakan hukum menjadi hal yang mutlak. Setiap warga negara atau pihak yang terlibat dalam sebuah proses hukum baik sebagai Pelapor maupun Terlapor memiliki kedudukan yang dijamin oleh undang-undang, serta hak dan kewajiban yang harus dihormati oleh semua pihak.
Meskipun UU No. 1/2023 tidak mendefinisikan secara administratif kata "pelapor" atau "terlapor", undang-undang ini memegang peranan krusial karena menentukan sifat delik yang sangat memengaruhi kedudukan hukum seorang pelapor (apakah ia bertindak sebagai pengadu) dan ancaman bagi terlapor:
- Pasal 27 s.d. Pasal 37 (Asas Pertanggungjawaban Pidana): Mengatur bahwa setiap terlapor tidak dapat dipidana kecuali jika ia mempunyai kesalahan (mens rea / asas tiada pidana tanpa kesalahan). Hal ini menjadi dasar perlindungan bagi terlapor di tingkat penyidikan.
-
Bab tentang Delik Aduan (Klachtdelict - misal dalam Buku Kesatu dan Buku Kedua):
Dalam KUHP Baru, banyak tindak pidana yang diubah menjadi delik aduan. Konsekuensi hukumnya diatur secara ketat terkait posisi pelapor:
- Pasal 137 dan ketentuan terkait delik aduan: Menentukan bahwa untuk delik tertentu, penuntutan terhadap terlapor hanya dapat dilakukan atas pengaduan dari orang yang dirugikan (pelapor/korban).
- Tanpa adanya aduan sah dari pelapor yang berhak, aparat penegak hukum (penyidik/penuntut umum) kehilangan kewenangan menuntut terlapor.
II. Ketentuan Detail dalam KUHAP Baru (UU Nomor 20 Tahun 2025)
Di dalam hukum acara yang baru (UU No. 20 Tahun 2025), pengaturan mengenai pelapor dan terlapor dijabarkan secara rinci ke dalam beberapa bab strategis:
1. Definisi dan Istilah Terkait (Bab I: Ketentuan Umum)
- Pasal 1 angka (Laporan): Mendefinisikan secara formal bahwa Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang kepada penyelidik atau penyidik mengenai telah, sedang, atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Subjek yang membuat pemberitahuan ini secara hukum disebut sebagai Pelapor.
- Pasal 1 (Definisi Terkait Upaya Paksa & Status): Mengenalkan nomenklatur hukum acara modern, termasuk penegasan definisi Penetapan Tersangka sebagai bagian dari objek formil penegakan hukum, di mana status terlapor secara resmi bertransisi ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup.
2. Perlindungan Hukum bagi Pelapor (Bab II & Bab VII)
- Pasal 53 – Pasal 54 (Bagian Kelima: Pelindungan Pelapor, Pengadu, Saksi, dan Korban): Menjamin hak pelapor atas keamanan fisik dan psikis dari ancaman atau intimidasi pihak manapun selama proses peradilan pidana berlangsung.
- Pasal 143 dan Pasal 144: Merinci hak-hak spesifik bagi pelapor yang sekaligus berkedudukan sebagai saksi atau korban, termasuk hak mendapatkan informasi perkembangan perkara secara berkala dari penyidik.
3. Hak-Hak Terlapor yang Berstatus sebagai Tersangka (Bab V & Bab VI)
Bagi pihak yang berada pada posisi terlapor hingga naik status menjadi tersangka, KUHAP Baru memberikan batasan prosedural yang ketat guna menjamin asas due process of law:
- Pasal 78 (Mekanisme Pengakuan Bersalah / Plea Bargain): Memberikan ruang bagi terlapor/tersangka untuk mengakui kesalahannya secara kooperatif dengan menyampaikan bukti pendukung guna mendapatkan keringanan penuntutan.
- Pasal 89 – Pasal 141 (Bab V tentang Upaya Paksa): Mengatur batasan ketat prosedur penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, hingga pemblokiran dan pencegahan keluar negeri, di mana setiap tindakan paksa terhadap terlapor wajib disertai surat perintah resmi dan pengawasan yudisial.
- Pasal 142 (Bab VI tentang Hak Tersangka dan Terdakwa): Menjamin hak terlapor/tersangka untuk segera diperiksa, didampingi oleh advokat secara bebas, dan diberitahu dengan jelas tentang sangkaan perkara yang dihadapinya sejak awal penangkapan atau pemeriksaan.
4. Ruang Penyelesaian Restoratif bagi Pelapor dan Terlapor (Bab IV: Mekanisme Keadilan Restoratif - Pasal 79 sampai Pasal 88)
- Pasal 79 – Pasal 84: Mengatur hak dan prosedur penyelesaian perkara melalui Keadilan Restoratif (Restorative Justice) pada tahap penyelidikan dan penyidikan.
- Apabila pelapor (korban) dan terlapor sepakat untuk menempuh jalur damai—terutama untuk tindak pidana tertentu dengan kriteria kerugian ringan—maka berdasarkan mekanisme bab ini, perkara antara pelapor dan terlapor dapat diselesaikan di luar peradilan formal guna mengutamakan pemulihan keadaan semula.
Menjaga Keseimbangan Hukum untuk Keadilan yang Bermartabat
Pemahaman yang mendalam mengenai kedudukan, hak, serta mekanisme hukum bagi pelapor dan terlapor bukan hanya sekadar prosedur administratif, melainkan fondasi utama dalam mewujudkan peradilan yang jujur, adil, dan berimbang.
Baik pelapor maupun terlapor memiliki posisi yang setara di hadapan hukum (equality before the law). Pelapor dilindungi dalam menjalankan haknya untuk mencari keadilan dan mengungkap kebenaran, sementara terlapor tetap memegang teguh Asas Praduga Tak Bersalah (presumption of innocence) hingga putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) menyatakan sebaliknya.
Melalui penegakan hukum yang transparan, objektif, dan beretika, diharapkan tidak ada pihak yang merasa dirugikan secara sewenang-wenang. Mari bersama-sama kita dukung proses penegakan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, demi terciptanya kepastian hukum, ketertiban, dan kedamaian di tengah masyarakat. (Admin KHPT)